Persaingan antar bakal calon wali kota semakin terlihat di program Pemilu Awal pekan ke-21 yang digelar Jumat (27/7) lalu. Setelah beberapa minggu suara Drs Ano Sutrisno sempat ‘tenggelam’, di RW 03 Karang Baru, Kelurahan Sunyaragi, Ano kembali menduduki posisi pertama untuk popularitas dengan perolehan 28,87 persen.
Sementara bakal calon wali kota asal PDIP, Bamunas S Boediman mengejar dan berada di posisi kedua dengan perolehan 16,49 persen untuk elektabilitas (keterpilihan). Selanjutnya, Ketua DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Soenarko Kasidin juga memperoleh suara yang sama dengan bos Grage itu dan menduduki posisi ketiga untuk popularitas.
Untuk elektabilitas, Kepala BKPP Wilayah Cirebon, Ano Sutrisno, harus mengakui keterpilihan Bamunas S Boediman. Pria yang akrab disapa Oki itu memperoleh 22,22 persen sementara Ano Sutrisno memeroleh 15,28 persen (selengkapnya lihat grafis).
Salah satu warga yang memberikan dukungan untuk Ano
Sutrisno, Asep menganggap Ano layak memimpin Kota Cirebon. “Menurut saya sih layak, makanya saya pilih dia,” ujarnya.
Berbeda, Dani justru mendukung Bamunas S Boediman. “Ini bos Grage itu kan, saya pilih dia aja,” ujarnya.
Dikonfirmasi, mantan Sekda Kota Cirebon, Drs Ano Sutrisno mengatakan, kekalahannya di beberapa RW pekan lalu dijadikannya bahan evaluasi. Dia menilai, masih banyak peluang untuk mengumpulkan suara dan dukungan.
“Kalau kemarin-kemarin kalah, saya rasa wajar. Dan saya juga tidak mempermasalahkan itu. Masih banyak peluang untuk mencari dukungan,” ujarnya, kemarin.
Kemenangannya di RW 03 Karang Baru juga, dijadikan bahan oleh Ano untuk terus turun ke masyarakat. “Dari 240-an RW, ini kan baru sekitar 20 RW yang disurvei. Bisa saja saya menang di RW ini, tapi nanti kalah di tempat lain. Untuk saya itu hal yang wajar,” tukasnya.
Ditanya tentang sosok Oki yang semakin lama popularitas dan elektabilitasnya terus meningkat, Ano enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan seluruhnya pada masyarakat untuk menilai dirinya dan bos Grage itu. “Kalau saya tidak bisa menilai. Bicara popularitas dan elektabilitas yang naik, itu kan tergantung masyarakatnya dan bagaimana figur itu turun dan sosialisasi. Saya serahkan saja semuanya pada masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi, Oki mengaku sangat bersyukur karena baik keterkenalan ataupun keterpilihannya merangkak naik. Namun, Oki mengaku menyerahkan seluruhnya pada mekanisme partai. “Ya terima kasih atas kepercayaan masyarakat, semoga ini menjadikan kebaikan untuk kita bersama,” ujarnya. (kmg)
Kenapa pindah Jehhhh ?
INILAH.COM, Bandung - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jabar Maman Abdurahman menilai pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke Kota Cirebon tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik, katanya, Pemprov Jabar mengoptimalkan rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Walini. “Kita kan sudah punya rencana pembangunan pusat pemerintahan di KM 93 Tol Cipularang yaitu Kota Walini. Konsepnya kan seperti Malaysia menjadi pusat pelayanan dan pemerintahan. Rencana Kota Walini ini justru bagus menjadi pusat pemerintahan daripada pindah ibu kota,” kata Maman kepada INILAH.COM saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (26/7/2012). Kota Walini, lanjut Maman, semakin mendekatkan Jabar ke Ibu Kota Negara yakni DKI Jakarta. Sebagai penyangga DKI Jakarta, tidak semestinya menjauhi. “Kita penyangga Ibu Kota Negara, jangan malah menjauhi Jakarta. Untuk Cirebon, dengan dibukanya tol Cikopo-Palimanan, akan semakin mudah mencapai KM 93 atau Kota Walini,” tegasnya.[jul]
Jabar punya 2 ibukota ya ga masalah kan ?
INILAH.COM, Bandung - Menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke Kota Cirebon, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa mengatakan, Kota Cirebon sudah tepat menjadi Ibu Kota Provinsi Jabar. Namun dalam kondisi sekarang, Kota Bandung tetap harus menjadi Ibu Kota Provinsi Jabar. "Tidak masalah sebuah provinsi mempunyai dua ibu kota. Cirebon bisa menjadi pusat perindustrian, perdagangan, dan lingkungan. Sedangkan Kota Bandung minimalnya menjadi pusat pemerintahan," kata Pantja saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (26/7/2012). Menurutnya, Cirebon memiliki lokasi strategis kalau menjadi Ibu Kota Provinsi karena menghubungkan Jabar dengan Jateng. Wilayahnya juga dekat dengan laut dan mempunyai pelabuhan. Ditambah pula ke depannya Majalengka akan memiliki bandara bertaraf internasional. "Kalau Kota Bandung terkenal sebagai daerah bersejarah dan tempat munculnya tokoh nasional, seperti Soekarno. Karena itu patut dipertahankan sebagai ibu kota," tuturnya. Untuk mewujudkannya, lanjut Pantja, pemerintah harus membuat aturan main. "Ini menjadi ujian bagi Pemprov Jabar," paparnya.[ang]
Cirebon jadi Ibukota Provinsi Jabar ga lg mimpi kan ?
Kota Cirebon jadi ibu kota Jawa Barat? Sejumlah pengamat dan politisi menyangsikannya. Mimpi kali yee… Salah seorang yang meragukannya adalah politisi Partai Hanura, Yudi Krisnandi. Mantan politisi Partai Golkar yang pernah berambisi maju pada Pilpres 2009 itu menilai wacana tersebut sulit terwujud dalam waktu dekat. Infrastuktur jadi salah satu kendalanya. “Pemindahan ibu kota provinsi ke Cirebon mungkin baru bisa terwujud 20 tahun kemudian. Itu pun harus didesain secara matang dan cermat perencanaanya dari sekarang,” kata Yudi Krisnandi. Selain biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota provinsi juga menimbulkan dampak sosial ekonomi sehingga konsepnya harus dibuat secara matang dan asal-asalan. “Kalau cuma nyeplok di mulut tanpa perencanaan jelas, pemindahan tersebut sampai kapan pun nggak bakalan terwujud. Contohnya rencana pembentukaan Provinsi Cirebon yang sebenarnya sudah digaungkan sejak 10 tahun lalu,” kata dia. Yudi sanksi proses pemindahan ibu kota tersebut bakal terwujud dalam tempo cepat. Dia mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana memindahkan gedung sate seluas 10 hektare ke Cirebon. Belum lagi harus membangun kantor-kantor dinas dan pegawai-pegawai yang bakal mengisinya. “Terus mereka mau tinggal dimana sementara di Cirebon belum ada apartemen maupun perumahan yang layak. Sementara mereka harus mengurus 47 juta rakyat Jawa Barat,” jelas Yudi. Wacana pemindahan ibu kota Jabar dari Bandung ke Cirebon dilontarkan Anggota Komisi A DPRD Jabar, Deden Darmansyah. Dia menyebutkan, pembentukan Provinsi Cirebon masih terhambat moratorium pemekaran provinsi yang belum dicabut pemerintah pusat. Karena itu, dia mengapungkan wacana pemindahan ibu kota Jabar ke Cirebon. [ing]
Sultan Sepuh XIV mendukung Cirebon jadi Ibukota Provinsi
INILAH.COM, Cirebon - Sultan Kasepuhan XIV Cirebon Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat menilai pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat dari Bandung ke Cirebon sebagai hal yang wajar. Apalagi Cirebon dianggap sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota Provinsi. "Wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Cirebon merupakan hal yang wajar. Kalau hal tersebut memang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sah-sah saja dilakukan," ujar Arief disela-sela acara kunjungan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Keraton Kasepuhan Cirebon, Kamis (26/07/2012). Dia mencontohkan, kerajaan Pajajaran yang berpusat di Jawa Barat pada masa kejayaannya juga sempat berpindah-pindah ibu kota. Dari Galuh, Pandeglang, hingga di Bogor. Sehingga menurutnya, tidak ada masalah jika Ibu Kota Jabar juga dipindahkan dari Bandung ke Cirebon atau daerah lainnya. “Kalau tujuannya untuk pemerataan pembangunan tidak ada masalah jika ibu kota pindah," ujar Sultan. Menurutnya, Cirebon sudah memiliki kelayakan untuk menjadi sebagai ibu kota provinsi. Selain infrastruktur yang memadai, juga memiliki aksesibilitas yang baik seperti jalan kereta api, pelabuhan dan jalan tol. Apalagi jika bandara Kertajati di Majalengka bisa segera terwujud.[ang]
Langganan:
Postingan (Atom)